|
Jumat, 05 Desember 2014
Proposal Penelitian Tindakan Kelas
PROPOSAL
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
PENINGKATAN
AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR TEMATIK DENGAN TEMA SELALU BERHEMAT ENERGI MELALUI
METODE DISCOVERY PADA SISWA KELAS IV MI CIKULU KECAMATAN PANGANDARAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
A.
Latar Belakang
Masalah
Pendidikan merupakan
pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia pada suatu bangsa.
Pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan
mandiri, serta memberi dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat,
bangsa, dan negara Indonesia. Sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (SISDIKNAS) menyebutkan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Contoh RPP Tematik Kelas IV Kurikulum 2013
RENCANA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah
Cikulu
Kelas / Semester : 4 /1
Tema : Berbagai
Pekerjaan (Tema 4)
Sub Tema : Pekerjaan
Orang Tuaku (Sub Tema 3)
Pembelajaran ke : 5
Alokasi waktu : 1 x Pertemuan (6 x 35 menit)
A. KOMPETENSI INTI
1.
Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2.
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3.
Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di
rumah dan di sekolah
4. Menyajikan
pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
Rabu, 03 Desember 2014
Aplikasi Raport MI Kurikulum 2013
Di akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 ini para wali kelas mengisi Rapor sebagai Laporan Hasil Evaluasi Penilaian di sekolah. Aplikasi Pengolahan Rapor ini bertujuan membantu para Wali Kelas di sekolah. Program ini dibuat sederhana dengan program Microsoft Excel saja.
Program Aplikasi Rapor Kurikulum 2013 ini dapat di ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan terutama tentang Deskripsi masing-masing Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap. Aplikasi ini diset untuk 100 siswa. Semoga para Wali Kelas MI khususnya wali kelas I dan IV tidak susah lagi mengerjakan Rapor, hanya beberapa jam Insya Allah siap deh Raportnya. Semoga tetap semangat para wali kelas mempelajarinya program ini dan semoga berhasil. Amiin.
Bagi pendidik dan satuan pendidikan yang tertarik/berminat pada Aplikasi
ini, silahkan Download
di sini :
Minggu, 21 Juli 2013
Aplikasi Kartu NISN
Aplikasi Kartu NISN adalah sebuah
sebuah software yang digunakan untuk mencetak kartu NISN. Dimana NISN
adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang menjadi nomor unik yag dimiliki oleh
setiap pelajar yang ada di Indonesia.
Software Kartu NISN ini adalah aplikasi yang
dikembangkan khusus untuk cetak Kartu NISN bukan software untuk mencari atau
mendaftarkan dan mengenerate NISN karena yang memunculkan NISN adalah pihak
Diknas Pusat / Diknas Kabupaten.
Untuk Pihak sekolah yang telah memiliki data NISN
untuk siswanya dan ingin mencetak/ membuatkan kartu nomor nisn siswa nasional,
maka software Cetak NISN ini bisa anda manfaatkan.
Berikut ini Kartu NISN berupa file mail merge WORD dengan data di EXCEL. File terdiri dari tiga buah:
1. File Kartu NISN untuk mencetak Kartu NISN
2. File Excel untuk mengentri data NISN, data lembaga, Kepala dan Siswa
3. Font Barcode, agar Barcode NISN dapat terbaca di Word.
Silakan unduh di sini!
1. File Kartu NISN untuk mencetak Kartu NISN
2. File Excel untuk mengentri data NISN, data lembaga, Kepala dan Siswa
3. Font Barcode, agar Barcode NISN dapat terbaca di Word.
Silakan unduh di sini!
Senin, 01 Juli 2013
Uji Persyaratan Data
Uji
persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data
untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Beberapa teknik
analisis data menuntut uji persyaratan analisis. Analisis varian
mempersyaratkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi
normal dan kelompok-kelompok yang dibandingkan homogen. Oleh karena itu
analisis varian mempersyaratkan uji normalitas dan homogenitas data.
Berbagai pengujian persyaratan analisis, seperti uji
normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Uji persyaratan analisis mana
yang diperlukan dalam satu teknik analisis data akan disebutkan secara
garis besar pada tiap-tiap teknik analsis data sebagai berikut :
1)
Uji
Normalitas Galat
Lela
(2011: 47) mengemukakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal
atau tidaknya distribusi suatu data. Uji normlitas ini penulis berlakukan untuk
kedua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel X : Strategi Listening
Teams (Tim Pendengar), dan variabel Y : hasil belajar peserta didik dalam
pelajaran BTQ kelas VIII sub pokok
bahasan membaca Surat Al Fatihah.
Untuk
mengetahui normalitasnya, penulis menggunakan uji liliefors. Uji
normalitasnya ini dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1)
Urutkan data sampel dari
yang terkecil hingga yang terbesar.
2)
Tentukan nilai Zi dari
tiap-tiap data dengan persamaan:
Keterangan:
Zi = skor buku
X = nilai
rata-rata
Xi = skor data
S = simpangan
data
Uji Reliabilitas dan Uji Validasi
1) Uji konsistensi internal
(reliabilitas) ditentukan dengan koefisien Cronbach
Alpha. Pengujian ini menetukan konsistensi jawaban responden atas suatu
instrumen penelitian. Nunnally (1969) mensyaratkan suatu instrumen yang
reliabel jika memiliki koefisien Cronbach
Alpha di atas 0,60. Untuk menghitung reabilitas menggunakan rumus alpha, sebagai berikut:
r11 = Nilai reliabilitas
∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item
St = Varians total
k =
Jumlah item
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
Dimana :
Si = Varians skor tiap-tiap item
∑Xi2 = Jumlah kuadrat item Xi
(∑Xi)2 = Jumlah item Xi dikuadratkan
N =
Jumlah responden
Jumat, 28 September 2012
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
17.10
No comments
Peraturan Desa ditetapkan oleh
kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut,
sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konsep negara hukum yang demokratis
keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam
pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana
dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van behoorlijk rcgelgeving), yaitu asas formal dan asas
material.
Asas-asas formal meliputi:
1.
Asas tujuan jelas (Het
Beginsel Van Duideijke Doelstellin)
2.
Asas lembaga yang tepat (Het Beginsel Van Het Juiste Orgaan)
3.
Asas perlunya pengaturan (Het Noodzakelijkheid Beginsel)
4.
Asas dapat dilaksanakan (Het Beginsel Van Uitvoorbaarheid)
5.
Asas Konsensus (Het
Beginsel Van De Consensus)
Asas-asas
material meliputi:
1.
Asas kejelasan Terminologi dan sistematika (het
beginsel van de duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek).
2.
Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali
(Het beginsel van den kenbaarheid)
3.
Asas persamaan (Het rechts gelijkheids beginsel)
4.
Asas kepastian hukum (Het rechtszekerheids begin sel)
5.
Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan
individual (Het beginsel van de individuelerechtsbedeling)
Asas-asas
ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena pertimbangan
etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas
dapat terjadi pembentuk Peraturan Desa membuat suatu peraturan atas dasar intuisi
sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan
peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi
publik yang baik (general principles of good administration).















